Pemkot Depok Belum Membuka mal, Inilah Alasan nya
Jakarta - Walaupun Kota Depok masuk pada zona orange, namun tidak berarti akan
memberikan kebijakan pembukaan shopping mall layaknya di DKI Jakarta.
Tidak hanya itu, penyekatan jalan telah ditiadakan di Kota Depok yang
sebelumnya diterapkan untuk mengatur mobilitas warga.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Depok, Dadang Wihana
mengatakan, Pemerintah Kota Depok belum memperbolehkan mall dibuka
seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Hal itu dikarenakan
kebijakan dari Pemerintah Pusat hanya di sejumlah kota besar.
" Pertimbangannya karena dalam Inmendagri itu sudah tegas bahwa uji coba
dibuka shopping center itu hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya dan
Semarang," ujar Dadang, Sabtu (14/8/2021).
Dadang menjelaskan, untuk mal-mal wilayah Bogor, Depok dan Bekasi belum
diperbolehkan dibuka karena kebijakannya hanya untuk Ibukota Provinsi di
Pulau Jawa.
Meskipun di wilayah tersebut Shopping center sudah dibuka,
namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi warga untuk dapat masuk
ke dalam pusat perbelanjaan.
" Jadi hanya Jakarta saja uji coba, persyaratannya dengan vaksin bagi warga yang ingin ke Shopping mall," ungkap Dadang.
Dadang menuturkan, selain menutup mal, Pemerintah Kota Depok melarang
Aparatur Sipil Negara (ASN) berpergian dengan perjalanan dinas keluar
Daerah. Larangan itupun merujuk dari peraturan Inmendagri yang telah
melarang ASN melakukan perjalanan dinas.
"Jadi bimtek, conference segala macam dilaporkan secara daring, itu kita masih ketatkan," terang Dadang.
Ganjil Genap di Depok
Saat disinggung terkait larangan Mall tidak boleh dibuka karena cakupan vaksinasi warga masih 25 persen dari jumlah target, Dadang menepis anggapan tersebut. Dirinya menegaskan pembukaan shopping center hanya diperuntukan untuk ibu kota Provinsi."Tapi memang harus diantisipasi ketika shopping mall Jakarta dibuka, antisipasi di weekend break, kami mohon perhatian juga jangan sampai banyak warga Jabodetabek menyerbu Mall Jakarta," ucapnya.
Dadang menuturkan, untuk mengurangi mobilitas warga untuk melakukan pembatasan kendaraan melalui ganjil genap, Pemerintah Kota Depok masih menunggu instruksi dari Menteri perhubungan. Rencananya pengurangan mobilitas kendaraan akan diikuti wilayah penyangga Jakarta.
"Nanti akan berkembang ke wilayah aglomerasi, kami mau melangkah tapi kita juga melihat rujukan dari Pemerintah Pusat," pungkas Dadang.
Komentar
Posting Komentar